Untuk mendukung peningkatan keteraturan administrasi dan transparansi data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Purbalingga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menghadirkan platform digital bernama REMBUK MAS, yang merupakan singkatan dari Registrasi dan Monitoring Bukti Keberadaan Ormas, sebagai pengembangan Sistem Pelaporan Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Demi mendukung pemanfaatan Rembuk Mas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi pada Rabu, 18 Juni 2025. Kegiatan ini bertempat di Ruang Rapat Pancasila Bakesbangpol dan dihadiri oleh perwakilan organisasi kemasyarakatan, jajaran internal Bakesbangpol, serta tim pengembang sistem.
Acara dibuka dengan pengantar dari Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Dwi Setyadi, S.IP yang menyampaikan latar belakang pelaksanaan kegiatan. Dalam laporannya, dijelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendukung penguatan tata kelola Ormas melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari upaya reformasi birokrasi yang didorong oleh Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, yang menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan transparan.
Selanjutnya, arahan disampaikan oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Purbalingga, Pandi, S.Sos, yang menegaskan pentingnya data keberadaan dan aktivitas Ormas sebagai landasan dalam proses pembinaan dan pengawasan. Disampaikan pula bahwa pelaporan kegiatan secara berkala merupakan kewajiban Ormas yang telah terdaftar. Hal ini menjadi bagian dari strategi menjaga kondusivitas wilayah, sekaligus menghindari potensi konflik sosial yang dapat dipicu oleh tindakan menyimpang dari sebagian kecil oknum Ormas, sebagaimana terjadi di sejumlah daerah lain.
Dalam sesi berikutnya, materi teknis terkait penggunaan sistem pelaporan “Rembuk Mas” disampaikan oleh Andhika Ramadyan, S.S, S.M. Sistem ini dirancang sebagai platform digital untuk mempermudah Ormas dalam menyampaikan laporan kegiatan secara daring. Penjelasan yang diberikan meliputi alur penggunaan, fitur utama, serta manfaat yang dapat diperoleh baik bagi Ormas maupun pemerintah daerah dalam hal pendataan dan evaluasi program kerja.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana peserta aktif memberikan masukan dan pertanyaan terkait teknis pelaporan, aksesibilitas sistem, dan prosedur administratif yang diperlukan. Sesi ini menjadi forum dialog yang konstruktif antara pihak pemerintah dan Ormas, guna memastikan sistem yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Sebagai penutup, disampaikan harapan agar sistem pelaporan ini dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan konsisten. Dengan pelaporan yang teratur dan data yang terintegrasi, diharapkan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat semakin kuat dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah Purbalingga.
Mengakhiri kegiatan, dilakukan pula pengambilan video testimoni dari beberapa peserta yang menyampaikan kesan dan harapannya terhadap sistem pelaporan digital yang telah diperkenalkan. (Rama/Bakesbangpol)
